-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan


 

Iklan


 

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Aktivis Gunadarma Soroti Pernyataan Heri Koswara dalam Debat Pilkada Bekasi soal Toleransi

Sabtu, 02 November 2024 | 20:39 WIB | 0 Views Last Updated 2024-11-02T13:41:00Z

RODAJURNALIS.COM || BEKASI – Pernyataan calon Wali Kota Bekasi nomor urut 1, Heri Koswara, terkait pembangunan toleransi antarumat beragama dalam debat Pilkada Kota Bekasi, pada Jumat (1/11/2024) malam, yang di siarkan langsung oleh channel Kompas, menuai kritikan dari Malkan Maulana, aktivis mahasiswa Gunadarma Bekasi.


Malkan menilai bahwa konsep yang diajukan Heri tidak substantif dan terlalu berfokus pada bantuan material.


Malkan menyebut, pendekatan yang diajukan Heri Koswara terkait toleransi terkesan konvensional dan tidak mengedepankan strategi yang menyeluruh untuk memupuk kerukunan di Kota Bekasi, kota yang dikenal masyarakatnya majemuk.


“Edukasi toleransi memang penting sejak dini, tetapi modelnya harus jelas. Heri Koswara tampaknya belum mampu menjabarkan konsep yang sesuai untuk Kota Bekasi,” ujar Malkan, Sabtu (2/11/2024).


Ia menambahkan, toleransi dan kerukunan antarumat beragama tidak hanya berlandaskan pada bantuan material bagi pengurus rumah ibadah.


“Jika hanya memberikan bantuan, itu justru bisa memicu konflik dan tidak substantif dalam membangun kerukunan. Dibutuhkan konsep kebijakan yang benar-benar mengayomi semua pihak,” lanjutnya.


Malkan juga menyinggung contoh Kota Depok yang beberapa kali dinyatakan sebagai kota intoleran karena kebijakan yang dinilai diskriminatif.


"Depok mendapat stigma kota intoleran karena kebijakan yang diskriminatif. Ini menjadi contoh bagaimana kebijakan yang tidak menyeluruh dapat berdampak negatif,” ujarnya, merujuk pada kebijakan wali kota Depok yang berasal dari partai yang sama dengan Heri Koswara.


Sebelumnya, dalam sesi debat, Heri Koswara bertanya kepada paslon nomor urut 2, Uu Saeful Mikdar, terkait pandangannya mengenai pemberian bantuan material bagi pengurus rumah ibadah. Uu Saeful menegaskan bahwa peran pemerintah dalam membangun kerukunan tidak hanya melalui insentif material.


"Pertanyaan soal kerukunan tapi jawabannya insentif. Ini tidak nyambung. Kerukunan harus dibangun dari strategi yang mendalam, bukan sekadar bantuan material,” tegas Uu dalam tanggapannya.


Pewarta: Iwan

Editor : Antoni 

×
Berita Terbaru Update