Jakarta || rodajurnalis.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya terhadap transparansi dalam memberikan pelayanan publik, termasuk dalam pelaksanaan program bantuan sosial (bansos).
Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, membantah adanya kaitan antara mutasi pejabat baru-baru ini dengan upaya meloloskan bansos untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/11/2024), Suharini menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta selalu bekerja sesuai kebijakan Pemerintah Pusat.
“Kami memiliki program jaring pengaman sosial yang dijalankan melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dan semua langkah dilakukan secara transparan,” ujarnya.
Suharini menjelaskan, program bansos Pemprov DKI Jakarta berlandaskan Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2022 tentang Kriteria Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Saat ini, terdapat tiga program utama bansos yang dilaksanakan:
• Kartu Lansia Jakarta (KLJ) untuk warga lansia berusia 60 tahun ke atas.
• Kartu Anak Jakarta (KAJ) yang diperuntukkan bagi anak usia 0-6 tahun, dengan prioritas penderita stunting.
• Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) untuk mendukung penyandang disabilitas.
Suharini menambahkan, pencairan bansos tahap keempat untuk Oktober, November, dan Desember 2024 direncanakan dilakukan pada minggu kedua Desember 2024. “Sebelum pencairan, kami memastikan verifikasi dan validasi kembali data penerima untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, Suharini mengklarifikasi bahwa bansos tidak pernah disalurkan langsung oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Program kerja sama dengan BUMD, seperti Sembako Murah, melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pihak swasta untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
“Melalui program Sembako Murah yang digelar di kelurahan-kelurahan di Jakarta, masyarakat dapat membeli sembako dengan harga lebih rendah dari pasar. Ini menjadi salah satu upaya kami menjaga perekonomian tetap stabil,” tutup Suharini.
Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang tidak benar terkait penyaluran bansos. ***(red)
