 |
| Foto : Dedy Mulyadi Gubernur Jawa Barat Terpilih Periode 2024-2029 dalam rapat bersama Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Jabar, (Doc. Youtube KDM) |
BANDUNG || rodajurnalis.com – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya pemanfaatan dana pajak kendaraan bermotor secara tepat sasaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Jawa Barat. Dalam pertemuannya dengan pejabat Pemprov Jabar, Dedi meminta penjelasan terkait rincian penerimaan dan distribusi dana pajak kendaraan bermotor.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Jabar, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor terbagi menjadi dua jenis, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
"PKB merupakan pajak tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik atau pengendali kendaraan bermotor. Sementara itu, BBNKB merupakan pajak yang dibayarkan saat terjadi peralihan kepemilikan kendaraan," ungkapnya.
Pada tahun 2025, target penerimaan PKB di Jawa Barat diproyeksikan mencapai Rp3,8 triliun, sementara BBNKB ditargetkan sebesar Rp2,4 triliun. Dengan demikian, total dana yang akan didistribusikan ke kabupaten/kota mencapai Rp6,3 triliun.
Distribusi Dana Pajak Kendaraan
Di lansir dari Channel Youtube Kang Dedy Mulyadi, Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti beberapa daerah yang menerima dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor terbesar, di antaranya:
1. Kota Bekasi: Rp862 miliar.
“Saya sudah bicara dengan Wali Kota Bekasi. Dana ini harus digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar lebih mulus,” tegas Dedi.
2. Kota Bandung: Rp887 miliar.
“Kang Farhan, pastikan tidak ada lagi jalan yang rusak di Kota Bandung dengan anggaran sebesar ini,” ujarnya.
3. Kabupaten Bekasi: Rp701 miliar.
“Gunakan anggaran ini untuk jalan. Jangan dialihkan ke belanja lain,” tambah Dedi.
4. Kabupaten Bogor: Rp679 miliar.
“Anggaran ini sangat besar. Pastikan jalan di Kabupaten Bogor menjadi prioritas,” kata Dedi kepada Bupati Bogor.
5. Kota Depok: Rp477 miliar.
“Bang Supian, pastikan jalan-jalan di Depok halus dan bebas dari kerusakan,” imbuhnya.
Sorotan untuk Daerah dengan Anggaran Minim
Beberapa daerah dengan anggaran yang lebih kecil, seperti Kabupaten Purwakarta (Rp98 miliar) dan Pangandaran (Rp20 miliar), juga mendapat perhatian khusus dari Gubernur Dedi. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan tambahan demi memenuhi kebutuhan infrastruktur.
"Ini adalah tantangan otonomi daerah. Mampu tidak membiayai kebutuhan sendiri dengan memanfaatkan potensi lokal?" ujarnya.
Pembangunan Infrastruktur sebagai Prioritas
Dedi menekankan bahwa alokasi dana pajak kendaraan bermotor harus difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan yang merata di seluruh Jawa Barat. Menurutnya, kondisi jalan yang baik akan mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga merugikan ekonomi daerah. Maka, dana ini harus digunakan secara bijak untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkas Dedi.***(red)
