 |
| Foto : Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026. |
Bekasi, rodajurnalis.com – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026. Acara ini digelar di Balai Patriot, Kota Bekasi, pada Rabu (19/3/2025), dengan dihadiri berbagai pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Harris menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarstakeholder dalam percepatan pembangunan Kota Bekasi. Ia menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus bekerja secara cepat, tepat, terukur, serta efektif dan efisien dalam menyusun perencanaan pembangunan yang bersifat transisional.
"Kolaborasi dan kerja yang cepat, tepat, serta terarah menjadi kunci dalam menyelesaikan tahapan perencanaan pembangunan," ujar Harris.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan jajaran pelaksana untuk berkomitmen dalam menyelesaikan dokumen perencanaan secara paralel dengan semangat kolaboratif.
Prioritas Pembangunan Kota Bekasi 2026
Harris menegaskan bahwa visi Kota Bekasi yang nyaman dan sejahtera bukan hanya menjadi tanggung jawab Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tetapi merupakan cita-cita bersama seluruh masyarakat. Ia mengajak seluruh stakeholder untuk berkontribusi dalam merealisasikan program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan warga.
Beberapa program prioritas pembangunan Kota Bekasi tahun 2026 yang dipaparkan dalam Musrenbang ini meliputi:
- Pembangunan dan penataan infrastruktur kota, termasuk drainase serta sarana dan prasarana jalan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- Penguatan layanan kesehatan dengan peningkatan sarana dan prasarana.
- Penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi lingkungan.
- Pengembangan sektor ekonomi kreatif.
- Pemberdayaan masyarakat di tingkat RW, RT, Posyandu, Satlinmas, dan komunitas lainnya.
- Program pembangunan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan situasional daerah.
Selain itu, Harris juga menyoroti dampak banjir yang melanda hampir seluruh kecamatan di Kota Bekasi dalam beberapa waktu terakhir. Ia menegaskan bahwa perlu ada langkah strategis dalam menangani persoalan ini, baik dari segi infrastruktur maupun aspek sosial kemasyarakatan.
"Dalam pembahasan RKPD 2026, kita harus memastikan penyelarasan program daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Termasuk menampung aspirasi dari masyarakat melalui Musrenbang serta hasil reses DPRD," jelasnya.
Harris berharap Musrenbang RKPD 2026 menjadi momentum penting dalam merancang pembangunan yang lebih baik, terencana, dan harmonis demi kemajuan Kota Bekasi.***
_____________________________________________________
(Iw/An)
