.png "Redaksi")
 |
| Foto : Kemensos RI memulai konsolidasi awal tahun 2025 dengan menandatangani piagam pengawasan internal oleh seluruh pimpinan Unit Kerja Eselon 1. |
JAKARTA || rodajurnalis.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia memulai konsolidasi awal tahun 2025 dengan menandatangani piagam pengawasan internal oleh seluruh pimpinan Unit Kerja Eselon 1.
Penandatanganan yang berlangsung di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, Jumat (27/12/2024), ini menjadi simbol komitmen untuk memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan pentingnya sinergi dan integritas di lingkungan kerja Kementerian Sosial. Ia menyebut langkah ini sebagai strategi untuk memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.
“Konsolidasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah strategis untuk memastikan seluruh jajaran bersinergi dalam menjalankan fungsi dan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujar Gus Ipul.
Mensos juga mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa keberhasilan bangsa adalah ketika masyarakat kecil dapat hidup sejahtera dan tersenyum.
Fokus Tata Kelola dan Pengawasan Internal
Plt Inspektur Jenderal Kementerian Sosial, Dody Sukmono, menjelaskan bahwa konsolidasi ini mencakup tiga fokus utama: peningkatan tata kelola pengawasan internal, penguatan sinergi antarunit kerja, dan implementasi rencana aksi pencegahan korupsi.
“Momentum Hari Antikorupsi Sedunia ini melibatkan semua pihak untuk menciptakan ASN yang berintegritas dan bebas dari KKN dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” kata Dody.
Dody juga memaparkan sejumlah capaian penting Kementerian Sosial pada tahun 2024, di antaranya:
- Peningkatan Survei Penilaian Integritas (SPI): Nilai SPI naik menjadi 76,34, meningkat 3,65 poin dari tahun sebelumnya.
- Predikat WBK dan WBBM: Pendampingan kepada satuan kerja untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus dilakukan secara konsisten.
- Opini WTP: Kementerian Sosial kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2023.
- Peningkatan SPIP: Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) naik dari 3,110 pada tahun 2023 menjadi 3,415 pada 2024.
- Peningkatan Penyelesaian TLHP: Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) mencapai 85,13%, naik dari 76,56% pada tahun sebelumnya.
- Kapabilitas APIP: Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meningkat dari 3,130 pada tahun 2023 menjadi 3,365 pada 2024.
Pesan Gus Ipul: Fastabiqul Khoirot dan Integritas ASN
Dalam arahannya, Gus Ipul mengingatkan seluruh pegawai Kementerian Sosial untuk saling mengingatkan dan mencegah terjadinya korupsi.
“Setiap hari kita harus fastabiqul khoirot, berlomba dalam kebaikan, dan menjaga integritas bersama. Ini adalah kunci untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 dengan tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Hakordia menjadi pengingat penting bagi seluruh pegawai untuk terus menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi.
Gus Ipul juga mengajak seluruh peserta untuk berkomitmen meningkatkan nilai SPI dan memastikan tata kelola keuangan berjalan optimal.
“Tantangan ke depan semakin besar dengan meningkatnya anggaran bantuan sosial. Fokus kita adalah memastikan pengelolaan yang transparan dan bebas dari penyimpangan,” ujarnya.
Langkah Awal Agenda Besar 2025
Gus Ipul menegaskan bahwa konsolidasi ini adalah langkah awal menuju agenda besar Kementerian Sosial pada tahun 2025.
“Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga integritas, mencegah korupsi, dan memastikan setiap program berjalan sesuai sasaran. Ini adalah wujud komitmen kita untuk Indonesia yang lebih maju,” pungkasnya.***(red)
__________________________________________________
Sumber : Kabiro Humas Kemsos (J. Mitra Kementerian)
.png "Redaksi")
