 |
| Foto : Menteri (ATR / BPN) Nusron Wahid dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir. |
D.I. Yogyakarta || rodajurnalis.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bertemu dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).
Pertemuan ini membahas percepatan sertipikasi tanah wakaf Muhammadiyah serta pengembangan sistem tata guna tanah yang lebih berkeadilan.
Dalam keterangannya, Menteri Nusron menegaskan pentingnya kerja sama strategis antara pemerintah dan Muhammadiyah untuk mempercepat sertipikasi aset-aset wakaf.
“Kami berdiskusi soal sertipikasi tanah wakaf yang digunakan Muhammadiyah untuk kepentingan umat. Selain itu, kami juga membahas sistem distribusi tanah yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan,” jelas Nusron.
Ia mengapresiasi Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang memiliki pengelolaan aset tanah paling tertib di Indonesia. Untuk mendukung pengelolaan tersebut, Kementerian ATR/BPN berkomitmen membantu agar seluruh tanah wakaf maupun aset lainnya yang dimiliki Muhammadiyah dapat tersertipikasi secara menyeluruh.
Dalam kegiatan ini, Menteri Nusron juga menyerahkan lima sertipikat tanah wakaf kepada Muhammadiyah. Kelima sertipikat tersebut mencakup legalisasi atas aset-aset Muhammadiyah di wilayah D.I. Yogyakarta.
Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam mendorong reformasi agraria berbasis keadilan.
“Aset-aset tanah Muhammadiyah diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Kami mendukung penuh kebijakan agraria yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan. Semoga kebijakan ini memberikan manfaat luas bagi seluruh masyarakat,” ujar Haedar.
Pertemuan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat untuk memperkuat akses terhadap tanah secara adil, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini diharapkan menjadi bagian penting dalam reformasi agraria yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Suwito. Jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga turut serta dalam pertemuan strategis ini.***(red)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
