 |
| Foto : Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menginstruksikan Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk memperketat penerapan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) |
Bekasi, rodajurnalis.com – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menginstruksikan Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk memperketat penerapan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) guna menekan penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD). Arahan tersebut disampaikan saat dirinya meninjau RSUD Tipe D Pondokgede, Kamis (13/3/2025).
“Kami menemukan peningkatan kasus DBD di Pondokgede. Sebagian besar pasien yang dirawat di RSUD Pondokgede adalah balita dan anak-anak. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan dan puskesmas harus segera mengambil langkah antisipatif agar tidak terjadi lonjakan kasus lebih lanjut,” ujar Harris Bobihoe.
Ia menekankan bahwa penanganan DBD membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari dinas terkait, kecamatan, kelurahan, hingga unsur tiga pilar, pengurus RW, RT, kader PKK, Dasawisma, kader Jumantik, serta tokoh masyarakat.
“Saya instruksikan Dinas Kesehatan untuk melakukan koordinasi dan evaluasi di tujuh tatanan, yaitu permukiman, tempat kerja, tempat pengelolaan makanan, sarana kesehatan, institusi pendidikan, tempat umum, dan sarana olahraga. Termasuk pemantauan rumah kosong dan lahan tak berpenghuni yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk,” jelasnya.
Selain itu, Harris meminta camat dan lurah untuk berkoordinasi dengan pengurus RW dan RT guna memastikan kader Jumantik dapat mengawasi lokasi-lokasi yang sulit diakses.
“Seluruh lingkungan harus dipantau tanpa terkecuali. PSN harus dilakukan secara efektif, dan kunci utama pencegahan tetap pada PHBS. Saya berharap arahan ini dapat meningkatkan semangat semua pihak. Mari bersama-sama tekan angka kasus DBD, jangan sampai kita kalah dengan penyakit ini,” tegasnya.
Usai meninjau RSUD Tipe D Pondokgede, Harris Bobihoe melanjutkan kunjungan ke RSUD Tipe D Jatisampurna untuk melihat langsung kondisi pelayanan dan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menangani kasus DBD di wilayah tersebut.***(Iw/An)
