 |
| Foto : Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto sedang meninjau pelayanan publik di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. |
MAKASSAR || rodajurnalis.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memuji langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mengintegrasikan berbagai layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Ia menyebut inovasi ini sebagai upaya strategis yang mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintah.
“Kami sangat mengapresiasi Wali Kota Makassar, Bapak Danny Pomanto. Mudah-mudahan inovasi ini terus berkembang dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Bima Arya saat meninjau MPP Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/1/2025).
Kemudahan Layanan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Dalam tinjauannya, Bima menyoroti pentingnya pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya bagi kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ia mengapresiasi kebijakan Pemkot Makassar yang membebaskan retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
“Pembebasan pajak dan retribusi ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Prosesnya juga harus dipermudah dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Makassar sebagai Model Pelayanan Publik Terintegrasi
Bima menilai MPP Kota Makassar sebagai salah satu model terbaik dalam penerapan pelayanan publik terintegrasi. Pemkot Makassar dinilai mampu menggabungkan berbagai layanan pemerintah secara efektif dalam satu lokasi.
“Makassar bisa menjadi contoh nasional dalam mengintegrasikan layanan publik. Keberadaan MPP ini sangat memudahkan masyarakat mendapatkan akses layanan yang beragam,” tuturnya.
Fokus pada Jaringan, Keamanan Data, dan Manfaat bagi Masyarakat
Bima juga mengingatkan bahwa pengintegrasian layanan harus memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu kapasitas jaringan, keamanan data, dan manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat.
Ketiga hal ini, menurutnya, merupakan fondasi keberhasilan dalam menerapkan pelayanan publik terintegrasi, termasuk upaya menyelaraskan layanan dari pemerintah pusat ke daerah.
“Penting memastikan semua sistem terintegrasi berjalan dengan baik, mulai dari keamanan data hingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Dukungan Kemendagri untuk Pelayanan Digital
Bima Arya menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendukung pengembangan pelayanan publik berbasis digital. Salah satu upayanya adalah melalui penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bank Dunia, dalam rangka memperkuat program e-government.
“Kami terus memperkuat kapasitas sistem agar pelayanan berbasis digital di daerah semakin optimal,” ungkapnya.
Melalui integrasi layanan publik di MPP, Wamendagri berharap inovasi serupa dapat diterapkan di daerah lain di Indonesia guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien bagi seluruh masyarakat.***(red)
__________________________________________________
Sumber : Puspen Kemendagri
