 |
| Foto : Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Sekolah Rakyat yang digelar di Auditorium Gedung Setda Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025). |
Bogor, rodajurnalis.com – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Sekolah Rakyat yang digelar di Auditorium Gedung Setda Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025). Rakor ini membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Barat sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta para kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Tri hadir bersama Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Alexander Zulkarnaen, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim, serta perwakilan dari Bapelitbangda dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
Dalam paparannya, Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 30 Sekolah Rakyat di Jawa Barat, dengan masing-masing kabupaten/kota mendapatkan satu sekolah. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tinggal di sekitar lokasi sekolah, dengan penerima manfaat yang ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik inisiatif tersebut dan memastikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota untuk menentukan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
"Kami sedang melakukan pemetaan untuk membandingkan lokasi-lokasi potensial. Acuan utama kami adalah memastikan Sekolah Rakyat ini menjadi sekolah unggulan," ujar Dedi.
Ia juga menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, juga mengapresiasi program Sekolah Rakyat yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak-anak putus sekolah.
"Kami para kepala daerah di Jawa Barat akan mendiskusikan lebih lanjut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kami akan menentukan lokasi dan mengajukan usulan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat," jelas Tri.
Tri menilai Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga pengemis tidak perlu lagi mengikuti jejak orang tuanya, melainkan dapat memperoleh pendidikan yang layak melalui kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
Dengan adanya program ini, Pemkot Bekasi berharap dapat membantu pemerintah dalam upaya menciptakan akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah.***(Iw/An)
