![]() |
Gambar: Ketua TP PKK Kota Bekasi Hadiri Rakornas Posyandu 2025. |
JAKARTA, rodajurnalis.com — Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan Posyandu sebagai pusat kesehatan keluarga berbasis masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono Tri Adhianto, bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M., turut hadir dalam forum nasional yang mengangkat tema “Penguatan Posyandu dalam Implementasi 6 Layanan Dasar SPM”. Rakornas ini diikuti oleh perwakilan TP PKK dan Dinas Kesehatan dari seluruh Indonesia.
Dalam pernyataannya, Wiwiek menekankan pentingnya Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar. Ia menyebutkan bahwa enam layanan standar—mulai dari kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, penanggulangan penyakit, kesehatan lingkungan, hingga upaya promotif dan preventif—harus terintegrasi agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Melalui Rakornas ini, kami semakin memahami urgensi transformasi Posyandu agar mampu menjawab kebutuhan kesehatan keluarga secara menyeluruh,” ujar Wiwiek.
Senada, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi menilai Rakornas sebagai momentum strategis untuk memperkuat kebijakan daerah. Ia menyebutkan bahwa Bekasi telah memiliki jaringan Posyandu yang luas, dan akan fokus pada peningkatan kapasitas kader serta penyediaan sarana-prasarana yang memadai.
“Penguatan Posyandu bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal kualitas layanan dan keberdayaan kader di lapangan,” jelas Satia.
Rakornas juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah pusat, daerah, TP PKK, dan pemangku kepentingan lainnya—dalam mewujudkan Posyandu yang berkualitas dan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Bekasi menyatakan siap menindaklanjuti hasil Rakornas dengan mengoptimalkan fungsi Posyandu di seluruh kelurahan. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat sistem layanan kesehatan dasar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.***



