RODAJURNALIS.COM || Jakarta – Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Dalam Negeri RI, yang menggratiskan biaya sewa di Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput bagi warga terdampak kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan. Kebijakan ini berlaku mulai hari ini, Minggu (27/10/2024), dan akan berjalan selama satu tahun ke depan.
“Kami prioritaskan warga terdampak kebakaran untuk menempati rusun. Tercatat ada sekitar 450 korban kebakaran yang akan mendapat fasilitas hunian gratis selama setahun,” ujar Teguh saat mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian dalam kunjungan ke Rusun Pasar Rumput.
Kebakaran yang melanda 21 RT di tiga RW, Kelurahan Manggarai, pada 13 Agustus lalu mengakibatkan sekitar 1.172 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Sebagai langkah awal, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah memberikan pembebasan biaya sewa selama tiga bulan untuk para korban.
“Harapan kami, mereka bisa kembali menjalani hidup dengan lebih baik, bekerja, dan sejahtera selama tinggal di rusun ini,” tambah Teguh singkat.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa Perumda Pasar Jaya diminta untuk menggratiskan biaya sewa Rusun Pasar Rumput selama satu tahun guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal korban kebakaran Manggarai. “Kami berupaya memaksimalkan aset yang ada. Saya berterima kasih atas koordinasi yang sangat baik dengan Pak Gubernur,” ucap Maruarar.
Mendagri Tito Karnavian menambahkan, kebijakan ini merupakan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurut Tito, bantuan sewa gratis ini difokuskan bagi warga berpenghasilan rendah. “Arahan Presiden sangat jelas, prioritas diberikan kepada rakyat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki tempat tinggal. Dirut Pasar Jaya, bersama Wali Kota, akan memastikan unit-unit rusun ini diisi sesuai kriteria tersebut,” ujar Tito.
Pemprov DKI Jakarta akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan, seperti penyewaan kembali unit kepada pihak lain.
***(Tim AWPI)***
