 |
| Foto : Siaran Pers Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional |
DENPASAR || rodajurnalis.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali untuk siap menghadapi tantangan birokrasi modern melalui transformasi layanan pertanahan.
Transformasi ini dilakukan dengan menyederhanakan proses bisnis (business process) yang mengedepankan keakuratan, prinsip kehati-hatian (prudent), akuntabilitas, pengelolaan berbasis manajemen risiko, serta transparansi.
“Masyarakat kita hari ini cerdas dan kritis. Karena itu, wajah kantor kita harus bertransformasi. Proses bisnis pelayanan harus dibuat lebih sederhana dan cepat, tetapi tetap akurat, baik dari sisi data yuridis, fisik, maupun historis,” ujar Menteri Nusron saat memberikan pengarahan di Kanwil BPN Provinsi Bali, Jumat (13/12/2024).
Bali Jadi Percontohan Layanan Pertanahan Elektronik
Provinsi Bali menjadi wilayah pertama di Indonesia yang resmi menerapkan layanan pertanahan elektronik di seluruh kabupaten/kota sejak Mei 2024. Sistem ini diterapkan di sembilan kantor pertanahan di Bali untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
Namun, Menteri Nusron menekankan bahwa kecepatan layanan harus tetap mengutamakan kehati-hatian guna memastikan tanah yang didaftarkan bebas dari potensi sengketa. “Kehati-hatian adalah prioritas utama.
Kita harus memastikan bahwa tanah yang disertipikatkan tidak tumpang tindih. Produk layanan harus bisa dipertanggungjawabkan, karena apa yang kita hasilkan adalah produk hukum,” tegasnya.
Manajemen Risiko dan Transparansi sebagai Kunci Modernisasi
Menteri Nusron menambahkan bahwa manajemen risiko harus menjadi landasan utama dalam pelayanan pertanahan. Setiap potensi konflik atau tumpang tindih di masa depan harus diantisipasi sejak awal. “Pelayanan berbasis manajemen risiko sangat penting. Risiko konflik atau tumpang tindih harus diidentifikasi sedini mungkin,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pelayanan. “Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengontrol kinerja kita. Kita harus menjadi birokrasi yang modern, yang tidak hanya melayani dengan cepat tetapi juga bisa dipercaya oleh publik,” tambahnya.
Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Transformasi Layanan
Transformasi layanan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN bertujuan menjadikan layanan pertanahan lebih adaptif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memperkuat efisiensi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan dan tata ruang.
Dalam acara pengarahan tersebut, hadir pula Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan; Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Sumadra; serta jajaran pejabat administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bali.***(red)
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
