 |
| Foto : Ketua Umum Forum Penulis dan Wartawan Indonesia (FPWI), Rukmana, S.Pd.I, menyayangkan pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto. |
BEKASI || rodajurnalis.com – Ketua Umum Forum Penulis dan Wartawan Indonesia (FPWI), Rukmana, S.Pd.I, menyayangkan pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, yang menyebut keberadaan "wartawan bodrek" dalam sebuah rapat dengan pejabat kementerian. Pernyataan tersebut menuai kritik karena dinilai merendahkan profesi jurnalis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Menurut Rukmana, pernyataan Yandri dapat menimbulkan stigma negatif terhadap wartawan secara umum.
"Seorang pejabat negara, terutama di tingkat menteri, seharusnya lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik. Jika ada pihak yang dianggap menyalahgunakan profesi, sebaiknya dikritisi secara proporsional tanpa menggeneralisasi profesi wartawan secara keseluruhan," ujar Rukmana saat ditemui di Kantor FPWI, Jl. Ratna, Kota Bekasi, Senin (3/2/2025).
Ia menekankan bahwa profesi jurnalis memiliki peran penting dalam pengawasan penggunaan dana desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, menurutnya, kepala desa atau pejabat yang bekerja sesuai aturan tidak perlu merasa khawatir dengan keberadaan wartawan.
"Jika ada kepala desa yang merasa resah dengan kehadiran wartawan, sebaiknya introspeksi apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan anggarannya," tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, Menteri Desa Yandri Susanto belum memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menjadi polemik. Sementara itu, berbagai organisasi pers dan LSM terus mendorong agar pejabat publik lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan yang dapat berdampak luas.
Bagaimana sikap pemerintah terhadap desakan ini? Publik masih menantikan respons resmi dari pihak terkait.***(red)
