 |
| Foto: Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, dalam konferensi persnya menekankan pentingnya pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut guna memperkuat tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. |
JAKARTA || rodajurnalis.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menekankan pentingnya pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut guna memperkuat tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.
Saat ini, Bakamla hanya berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014, sementara lembaga lain di sektor keamanan memiliki dasar hukum berbentuk undang-undang.
"Karena hanya berlandaskan Perpres, sedangkan lembaga lain sudah memiliki undang-undang, maka Komisi I DPR RI akan mendorong pembentukan undang-undang untuk memperkuat Bakamla," ujar Anton dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025).
Anton menjelaskan, setelah melakukan kunjungan kerja ke Bakamla Zona Tengah di Manado, Komisi I berencana mengundang Bakamla RI beserta perwakilan dari tiga zona operasional di Indonesia ke DPR RI. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendalami berbagai permasalahan yang dihadapi Bakamla dalam menjalankan tugasnya, yang akan dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Keamanan Laut.
Selain itu, Anton menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, yang turut berpengaruh pada operasional Bakamla di perairan Indonesia.
"Kami akan meminta Bakamla memaparkan kebutuhan anggarannya agar dapat dioptimalkan. Jangan sampai anggaran yang sudah dipangkas membuat Bakamla tidak bisa menjalankan tugasnya. Kami akan mendorong alokasi anggaran yang lebih optimal dengan fungsi yang tepat," tegas legislator Partai Demokrat tersebut.
Di sisi lain, Bakamla RI terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan instansi pemerintah, guna meningkatkan keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia.***(red)
