.png "Redaksi")
 |
| Foto : Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat rapat koordinasi bersama jajaran direksi Bulog, Minggu (9/2/2025). |
JAKARTA || rodajurnalis.com – Kementerian Pertanian (Kementan) meminta Perum Bulog untuk menjalankan instruksi Presiden Prabowo dalam menyerap gabah hasil panen raya sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa serapan gabah yang ditargetkan mencapai 3 juta ton setara beras dalam tiga bulan ke depan, yakni Januari, Februari, dan Maret. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama jajaran direksi Bulog, Minggu (9/2/2025).
“Kita sudah sepakat, sesuai arahan Presiden, bahwa seluruh penggilingan atau siapa pun yang membeli gabah di tingkat petani wajib mematuhi HPP Rp6.500 per kilogram. Keputusan ini berlaku untuk semua pihak agar target penyerapan 3 juta ton dalam tiga bulan bisa tercapai,” ujar Amran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi nasional pada Januari hingga April 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta ton. Angka ini menunjukkan adanya surplus dibandingkan tahun sebelumnya.
Amran menekankan pentingnya pengawasan agar kebijakan ini benar-benar berpihak pada petani. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk penyuluh pertanian lapangan (PPL), Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan pimpinan wilayah (Pinwil), untuk mengawal pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya, menyatakan optimisme dalam mencapai target penyerapan 3 juta ton dalam tiga bulan ke depan.
“Kami membutuhkan dukungan penuh di lapangan agar program ini berjalan lancar. Saat ini, serapan gabah sudah mencapai 45 ribu ton, dan jumlah ini terus bertambah seiring dengan panen raya yang berlangsung,” kata Novi.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Bulog, menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stok nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani.
“Swasembada pangan adalah prioritas Presiden. Oleh karena itu, harga pembelian di tingkat petani harus tetap terjaga agar nilai tukar petani (NTP) meningkat. Negara hadir untuk memastikan petani mendapatkan harga yang layak,” ungkapnya.
Sudaryono juga menegaskan bahwa Bulog harus menjalankan penyerapan gabah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
“Komitmen ini jelas, visi Presiden juga sudah jelas. Tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan agar berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.***(red)
Sumber : Kementerian Pertanian
.png "Redaksi")
