 |
| Foto : Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pokus kepada penanganan banjir di wilayah Jawa Barat. |
JAKARTA, rodajurnalis.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayah Jawa Barat akan difokuskan pada rehabilitasi sempadan sungai dan peningkatan ketahanan pangan.
Hal ini disampaikannya usai rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, serta Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Gubernur Dedi menyatakan bahwa penanganan banjir akan dilakukan dengan pendekatan jangka menengah melalui rehabilitasi infrastruktur guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
"Kementerian PUPR, Pemprov Jabar, serta pemerintah kabupaten dan kota akan bekerja sama dalam pembangunan tanggul di sepanjang sempadan sungai. Selain itu, ketahanan pangan juga menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi bencana ini," ujar Dedi.
Dalam rakor tersebut, turut dibahas penetapan lokasi pembangunan tanggul serta skema pembiayaan yang akan melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
"Penetapan lokasi harus segera dilakukan, kemudian pembiayaan akan diintegrasikan dari pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota, karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar," jelasnya.
Dedi berharap kolaborasi yang telah disepakati dapat menghasilkan solusi komprehensif dalam mengatasi banjir dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah terdampak.
Penertiban Sempadan Sungai dan Pembangunan Infrastruktur
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa penanggulangan banjir di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor akan dilakukan melalui penertiban sempadan sungai serta pembangunan infrastruktur pendukung.
"Revitalisasi irigasi, pembangunan tanggul, dan bendungan menjadi bagian penting dalam upaya ini. Sinkronisasi antarinstansi sangat diperlukan, terutama dalam hal pengadaan lahan. Sebelum pembangunan dilakukan, kepala daerah harus menetapkan lokasi terlebih dahulu," ujar Nusron.
Para kepala daerah yang hadir dalam rapat koordinasi juga telah menyatakan komitmennya untuk segera menetapkan lokasi lahan guna mempercepat proses pembangunan.
"Diharapkan penetapan lokasi bisa selesai pertengahan April, pengadaan lahan rampung pada akhir Mei, dan pada Juni 2025 pembangunan sudah dapat dimulai, baik untuk normalisasi sungai, pembangunan tanggul, maupun rehabilitasi situ dan irigasi," tambahnya.
Kota Bekasi Siapkan Rehabilitasi Kali Bekasi
Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa pemerintah kota akan menyelesaikan perencanaan rehabilitasi Kali Bekasi secara komprehensif.
"Ini mencakup kebutuhan lahan untuk pembangunan tanggul serta rehabilitasi situ di daerah Rawalumbu dan sepanjang Kali Bekasi," kata Tri.
Ia juga menambahkan bahwa pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota telah disepakati untuk memastikan penanganan banjir berjalan efektif.
"Kami akan bekerja sama dan fokus pada upaya yang telah disepakati bersama demi mengatasi permasalahan banjir secara tuntas," pungkasnya.***(Iw/An)
