 |
| Gambar: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mendukunga kebijakan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN). |
JAKARTA, rodajurnalis.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungannya terhadap kebijakan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).
Pernyataan itu disampaikan dalam acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui MPPDN di Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Tito menjelaskan, MPP merupakan inovasi pelayanan publik hasil kolaborasi Kementerian PAN-RB dan Kemendagri dengan konsep one roof system yang terinspirasi dari Georgia. Saat ini, sejumlah daerah telah berhasil mengembangkannya, termasuk Kabupaten Badung, Gianyar, dan Banyuwangi.
“Masih kami dorong daerah-daerah lain. Yang terbaik salah satunya di Badung dan Gianyar. Banyuwangi juga bagus,” kata Mendagri.
Ia mengapresiasi Pemkab Badung dan Gianyar yang mampu memodifikasi MPP menjadi lebih santai dan ramah masyarakat, jauh dari kesan perkantoran formal. Menurutnya, hal ini membuat masyarakat semakin antusias memanfaatkan layanan.
Tito menegaskan, penguatan MPP di daerah penting untuk memastikan pelayanan cepat, transparan, dan mencegah praktik korupsi. Ia menyebut seluruh transaksi di MPP sudah terpantau CCTV dan pembayaran hanya dilakukan melalui outlet bank resmi.
Mendagri juga menyoroti tantangan penguatan MPP, khususnya pada aspek sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia berharap Kementerian Kesehatan dapat membantu daerah dengan fiskal rendah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Terima kasih banyak. Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan tenaga medis dan kesehatan menggunakan MPP, bukan hanya fisik, tapi juga digital,” tandasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
Penandatanganan SKB dilakukan oleh Mendagri, MenPAN-RB, Menkes, Wamenkominfo, dan Kepala BSSN, serta disaksikan langsung oleh Luhut Binsar Pandjaitan.***(DAS)
.jpg)
