 |
| Foto : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto mengimbau pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati. |
Palembang || rodajurnalis.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto mengimbau pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati, untuk mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) lokal di desa sebagai upaya mencegah urbanisasi dan mempercepat pembangunan daerah.
Menurut Yandri, SDM lokal adalah aset berharga karena mereka lebih memahami kebutuhan, potensi, dan tantangan di wilayahnya. "Desa di Jepang menjadi kosong akibat urbanisasi besar-besaran.
Kita tidak ingin hal serupa terjadi di Indonesia. Saat ini, 93% penduduk Jepang pindah ke kota, sementara di Korea Selatan angkanya mencapai 83%. Kita harus menghambat laju urbanisasi dengan memperkuat pembangunan di desa," ujar Yandri dalam Rapat Koordinasi Swasembada Pangan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan dan kepala daerah se-Sumatera Selatan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Senin (13/1/2024).
Yandri menegaskan bahwa pembangunan yang berfokus pada desa dapat mendorong pemuda desa menjadi pelopor perubahan. "Jika pembangunan terpusat di desa dan pemuda desa dilibatkan secara aktif, saya yakin desa-desa kita akan maju pesat," imbuh mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Zulkifli Hasan menekankan pentingnya pemberdayaan potensi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pokok.
"Potensi pangan lokal harus dimaksimalkan. Kita berharap setiap daerah mampu memproduksi, mengembangkan, dan mengonsumsi pangan lokal secara berkelanjutan," kata Zulhas.
Ia menambahkan, pangan lokal memiliki keunggulan unik seperti cita rasa khas dan pengelolaan berbasis sumber daya lokal. "Pada 2025, kita menargetkan tidak ada impor beras, gula, jagung, atau garam untuk konsumsi. Ini adalah langkah besar menuju kemandirian pangan," ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah telah menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah untuk Perum Bulog, dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini mulai berlaku pada 15 Januari 2025, untuk memastikan Bulog dapat menyerap hasil panen petani secara optimal.
"Kami juga akan memberlakukan harga jagung Rp5.500 per kilogram mulai 1 Februari 2025 agar hasil panen petani terserap dengan baik," tambah Zulhas.
Rapat ini turut dihadiri sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju, termasuk Staf Ahli Mendes PDTT Bidang Hubungan Antar-Lembaga Samsul Widodo, Staf Khusus Mendes Khoirul Huda, dan Direktur Advokasi Kemendes PDT Dwi Rudi Hartoyo.***(red)
__________________________________________________
Laporan: Kemendes PDT
